JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan agar program tol laut bisa dilanjutkan di pemerintahan Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kemenhub Hartanto mengatakan, tol laut merupakan program unggulan pemerintah yang dinilai bisa menekan disparitas harga khususnya untuk wilayah Indonesia Timur.
“Kami dari Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal dan Perhubungan Laut bahwa Tol Laut ini akan kami mohonkan untuk tetap dipertahankan," ujarnya saat diskusi media di Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Lebih lanjut Hartanto mengatakan, pihaknya telah mengajukan anggaran untuk program ini sebesar Rp 1,1 triliun untuk tahun 2025 mendatang. Namun anggaran ini masih belum mendapat persetujuan oleh DPR lantaran masih hanya usulan.
“Nanti bulan Desember kan baru kita lihat betul anggaran itu disetujui. Sampai saat ini masih jalan terus pengajuannya dan programnya," jelas dia.
Sebagai informasi, Kemenhub sendiri mencatat selama 10 tahun belakangan muatan tol laut naik signifikan. Pada 2015 muatan tol laut naik dari yang sebelumnya 30 ton dengan 88 TEU’s menjadi 851,7 ton dengan 24.556 TEU’s pada 2024.
Selain muatan pelabuhan singgah, Tol Laut juga mengalami kenaikan dari 11 pelabuhan pada 2015 menjadi 109 pelabuhan pada 2024. Kapal dan trayek pun mengalami kenaikan yakni 3 kapal (2015) menjadi 37 kapal (2024), serta 3 trayek (2015) menjadi 39 trayek (2024).
Oleh karena itu Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berharap program ini bisa ditingkatkan dan dikembangkan. “Saya instruksikan hal ini harus terus ditingkatkan dan dikembangkan ke depannya,” ujar Menhub dalam siaran persnya, Rabu (2/10/2024).
Sumber: https://money.kompas.com/read/2024/10/08/180000826/kemenhub-usulkan-tol-laut-dilanjutkan-di-era-pemerintahan-prabowo